RAKOR TPID 22 JANUARI 2024
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung Rinvayanti mendampingi Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (virtual) yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (22/01/24). Dalam rapat koordinasi tersebut Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyampaikan bahwa angka Inflasi Indonesia berada diangka yang sangat baik. "Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh bapak Presiden beberapa waktu yang lalu, ditampilkan oleh Pak Menko Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto Inflasi kita berada pada angka 2,61% ini adalah angka yang sangat baik, terjaga sangat baik ini hasil kerja keras kita semua," ucapnya. Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang telah dilaksanakan secara bersama selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, menurut Mendagri telah memberikan pengaruh positif terhadap menurunnya angka inflasi hingga saat ini. "Bulan September 2022 kita pertama memulai rapat ini, diangka hampir 6%, angka 6% itu sudah memberatkan masyarakat meskipun masih dalam inflasi yang relatif ringan tapi kemudian makin menurun trennya sampai ke angka terakhir sekarang year-on-year nya adalah 2,61%," lanjutnya. Mendagri juga memaparkan bahwa pada bulan Desember dibanding bulan November terjadi kenaikan 0,41% atau 0,03% terutama saat Hari Besar Keagamaan Natal dan Tahun Baru. "Mudah-mudahan karena bulan Januari tidak ada agenda natal tahun baru ataupunl perayaan kecuali persiapan menjelang pemilu 14 Februari, mudah-mudahan inflasi bulan ke bulan yang 0,41% bisa lebih berkurang dibulan Januari ini. Dan mudah-mudahan juga akan menurunkan angka 2,61% ke angka yang lebih rendah sedikit," harapnya. Diakhir, Mendagri berharap Pemerintah Daerah agar selalu bersinergi bersama dengan Pemerintah Pusat dalam melakukan pengendalian inflasi. "Jangan sampai berpuas diri, kita tetap berusaha mengendalikan dan pengendalian nasional hanya bisa dikerjakan jika dilakukan bersama-sama antara pemerintah pusat dan semua 552 pemerintah daerah di 38 provinsi, 98 kota, 416 kabupaten.